WartaMusi – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel melaksanakan mediasi penyelesaian kompensasi terhadap warga Merapi Timur Kabupaten Lahat yang terdampak debu batubara bertempat di ruang rapat Dinas ESDM, Selasa (28/12).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel Hendriansyah ST, M.Si mengatakan, rapat ini meninaklanjuti rapat beberapa kali di DPRD Sumsel atas sidak yang sudah dilakukan terkait debu yang dirasakan masyarakat Merapi Timur. “Memang ada beberapa poin itu suah ada perbaikan, jadi ada tindaklanjut pengurangan debu yang dibersihkan perusahaan di jalan-jalan, ” ujarnya.
Namun lanjut Hendriansyah, masih ada yang mengganjal terkait kompensasi yang akan diterima masyarakat yang ada di pinggir jalan yang terdampak debu.
“Ada yang sudah merelisasikan kompensasinya. Namun ada juga yang belum, oleh sebab itu kita panggil hari ini bagi yang belum berkontribusi, ” katanya.
Melalui rapat ini, sambung dia, ternyata ada perusahaan yang memberikan kompensasi langsung ke masyarakat atau tidak melalui forum atau asosiasi. “Jadi disini kita tahu, ada beberapa perusahaan sebenarnya sudah memberikan bantuan langsung ke masyarakat. Untuk perusahaan yang memang belum memberikan bantuan kompensasi, itu akan kita beri peringatan karena sudah aa kesepakatan. Untuk perusahaan yang memang belum memberikan kompensasi kepada masyarakat itu kurang dari 5 perusahaan. Nah, itu akan kita beri surat peringatan,” Hendriansyah.
“Perusahaan batubara yang belum memberikan kompensasi kepada masyarakat itu memang tidak hadir, ini karena keterbatasan waktu. Namun saya yakin seluruh perusahaan tidak ada yang keberatan memberikan kompensasi, ” paparnya.
Oleh sebab itu, Hendriansyah menuturkan, pihaknya akan mencari mekanismenya. Karena ada ketidakpercayaan perusahaan menyerahkan bantuan kompensasi melalui forum atau asosiasi.
“Berdasarkan laporan dari forum atau asosiasi, data dari mereka ada 4000 orang yang terdampak debu. Kedepan akan kita kroscek agar yang menerima bantuan kompensasi itu memang benar benar tepat sasaran, ” urainya.
“Bahkan kedepan, kita usulkan ke perusahaan agar bantuan kompensasi itu tidak hanya berupa beras dan uang. Tapi juga pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kita juga ingin tahu ada atau tidak dampak debu tersebut bagi kesehatan masyarakat, jadi nanti akan disiapkan tenaga medisnya,” tandasnya. (Cha）
