WARTAMUSI.COM, Palembang – Lembaga Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Sumatera Selatan resmi launching pada Senin, 4 November 2024, bertempat di aula Universitas Terbuka Palembang. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong kualitas demokrasi mengawal isu kesejahteraan dan diskursus sistem politik yang telah menciptakan ketidakpuasan publik.
Dalam sambutannya Dr. Meita Istianda menjelaskan bahwa lembaga ini digagas karena kegelisahan terhadap praktik-praktik politik yang non demokratis, ia juga menyoroti manipulasi publik melalui pencitraan yang semakin marak menjelang musim elektoral, khususnya di era media sosial.
“Politisi semakin pandai menggunakan media sosial membentuk citra diri, sementara kenyataannya mereka sering kali terjebak dalam praktik manipulatif. Di sisi lain, biaya politik yang tinggi juga menjadi penghalang bagi banyak calon pemimpin yang berkualitas,” ungkapnya.
Selain launching, acara juga diisi dengan bincang publik dengan tema “Dinamika Politik Lokal Menuju 27 November 2024”. Tiga akademisi terkemuka hadir membahas tantangan politik lokal di Sumatera Selatan, yakni Dr. Zulfikri Suleman, M.Si (Dosen Ilmu Politik Universitas Sriwijaya), Dr. Phil. Panji Anugrah Permana dan Dr. Meita Istianda, M.Si (Dekan FHISIP Universitas Terbuka). Launching tersebut diawali dengan acara potong tumpeng oleh Dr. Phil. Panji Anugrah Permana (Pakar Politik Lokal dan Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia).
Direktur Eksekutif PSKP, Dr. (Cand) Ade Indra Chaniago, M.Si menegaskan bahwa lembaga ini hadir sebagai ruang kajian yang mengedepankan analisis berbasis akademik, serta memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan.
“PSKP bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan politik yang berkembang di Indonesia, seperti korupsi, politik uang, dan praktik dinasti politik yang merusak integritas demokrasi,” ujar Ade Indra.
Dalam bincang politik tersebut, Dr. Zulfikri Suleman mengungkapkan pandangannya tentang kualitas pemimpin daerah pasca-reformasi. Menurutnya, kekuasaan memiliki dua wajah yang seringkali kontradiktif.
“Kekuasaan bisa membawa kebaikan, namun juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika wajah kekuasaan yang negatif muncul, publik akan semakin apatis terhadap politik,” ungkap Zulfikri Suleman.
Lebih lanjut, Dr. Panji Anugrah Permana mengkritik rendahnya standar kompetensi bagi calon pemimpin daerah pasca-reformasi. Meskipun politik Indonesia semakin terbuka, menurut Panji, kualitas calon pemimpin tidak banyak membaik dibandingkan dengan era Orde Baru.
“Pada masa Orde Baru, ada standar kompetensi yang lebih ketat untuk calon pemimpin daerah. Namun sekarang, dengan terbukanya politik, banyak calon pemimpin yang tidak memiliki kapasitas yang memadai,” ujarnya.
Meskipun tantangan begitu besar, Dr. Panji Anugrah Permana menyampaikan harapan agar PSKP dapat menjadi lembaga yang terus optimis memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.
“PSKP diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang sistemik untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tambah Panji.
Melalui kajian-kajian yang mendalam dan rekomendasi yang berbasis fakta serta analisis yang objektif, PSKP diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan dalam sistem politik Indonesia.
Launching PSKP yang dihadiri oleh berbagai akademisi, politisi, dan masyarakat, menandai babak baru dalam upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, menjelang Pilkada 2024. (ril)
