WARTAMUSI.COM, Palembang – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dipilih DPRD yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dengan pertimbangan efesiensi anggaran, masih terus menuai pro dan kontra.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Yulion Zalpa menilai, wacana yang dibangun Presiden Prabowo Subianto, terkait pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD, perlu dikaji secara mendalam dengan melihat berbagai aspek dan konsekuensi yang mungkin timbul.
“Sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini, memang menghadirkan sejumlah tantangan serius yang perlu dievaluasi,” katanya.
Menurut Yulion, pada praktiknya, pemilihan langsung telah menciptakan celah terjadinya praktik politik uang secara masif. “Mulai dari vote buying, hingga berbagai skema transaksional lainnya yang sulit dibendung karena lemahnya sistem pengawasan, dan penegakan hukum, ” ucapnya.
Dijelaskan Yulion, situasi ini diperparah dengan besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan, baik dari sisi penyelenggaraan oleh negara maupun modal yang harus disiapkan oleh para kandidat, untuk mahar politik dan biaya kampanye.
“Konsekuensi logisnya, para kepala daerah terpilih seringkali terdorong untuk melakukan berbagai cara, guna mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan, termasuk melalui praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” ungkapnya.
Namun demikian, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD diakui Yulion, tidak serta merta menjadi solusi ideal.
“Alih-alih menghilangkan praktik money politik, mekanisme ini berpotensi hanya menggeser arena transaksi, dari masyarakat luas ke lingkaran elit politik dan anggota DPRD. Meski tidak terlihat secara kasat mata, praktik suap dan lobi politik justru bisa melibatkan nominal yang jauh lebih besar, ” paparnya.
Lebih dari itu, sistem ini juga berpotensi memperkuat oligarki politik di tingkat lokal dan menjauhkan aspirasi rakyat dari proses pemilihan pemimpin daerah.
“Partai politik sebagai pilar demokrasi juga, belum optimal dalam menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat. Kegagalan ini berkontribusi pada terciptanya berbagai celah dan kekurangan dalam praktik pemilihan langsung, ” tandasnya.
Meski demikian, ditambahkan Yulion yang terpenting bukanlah sekadar mengubah mekanisme pemilihan, melainkan bagaimana membangun sistem yang lebih baik dengan pengawasan yang efektif.
“Untuk menciptakan pilkada yang bersih dan melahirkan pemimpin berintegritas, diperlukan perbaikan menyeluruh mulai dari penguatan sistem pengawasan hingga penegakan hukum yang tegas,” paparnya.
Dilanjutkan Yulion, pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan peningkatan transparansi proses politik juga, menjadi kunci penting. Reformasi partai politik perlu didorong melalui perbaikan sistem rekrutmen, kaderisasi, dan peningkatan akuntabilitas.
Regulasi terkait dana kampanye dan penyelesaian sengketa pilkada juga, perlu disempurnakan dengan sanksi yang lebih tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran.
“Jadi, wacana yang dibangun Prabowo ini patut dilihat sebagai momentum untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem demokrasi lokal kita. Terlepas dari mekanisme yang dipilih, yang terpenting adalah adanya political will yang kuat untuk menciptakan sistem yang bersih, efektif, dan mampu menghasilkan pemimpin berkualitas yang benar-benar mengabdi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya, usulan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat pidato pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat.
Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk, mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.
Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.
Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.
“Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.
Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah. (*)
