WARTAMUSI.COM, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi di Daerah tahun 2025 dan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrim periode Idul Fitri 1446 H yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) secara virtual, bertempat di Command Center, Kantor Gubernur Sumsel, Senin (10/3/2025).
Dalam rakor itu, Herman Deru dengan seksama menyimak arahan Mendagri Tito Karnavian yang meminta agar para kepala daerah menetapkan langkah antisipasi dalam penanganan cuaca ekstrim dan prediksi cuaca yang tepat, sehingga negara dapat benar-benar hadir saat bencana terjadi.
“Negara harus hadir. Kehadiran Negara terutama untuk jangka pendek yakni kita harus tahu tentang prediksi apa yang akan terjadi. Makin akurat prediksi maka kita akan bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah untuk menekan dampak secara minimal,” ucap Mendagri Tito Karnavian.
Tito juga menyebut langkah selanjutnya yakni menyiagakan kekuatan bahkan bila perlu mengevakuasi.
“Dengan prediksi yang tepat dan kemudian melakukan langkah-langkah antisipatif, disitulah hadirnya Negara sambil kita menyelesaikan jangka panjang mulai dari catchment area (daerah tangkapan air) yang berubah fungsi dari hutan menjadi komersial dan lain-lain, bangunan yang perlu ditetapkan, menyiapkan bendungan untuk menampung air yang mengalir ke daerah bawah, pelebaran sungai untuk sampai ke daerah bawah sehingga airnya bisa mengalir tidak berhenti,” tegas Mendagri.
Demikian halnya terkait inflasi, Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan para kepala daerah mencari solusi terbaik dalam mengendalikan inflasi.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam paparannya yang menyampaikan bahwa BNPB mencatat sampai dengan Tanggal 10 Maret 2025, total bencana terjadi sebanyak 614 kali.
“Dari 614 kali bencana, mayoritas di tahun 2025 yang terjadi sampai hari ini adalah bencana hidrometeorologi basah. Kami mencatat banjir terjadi 421 kali, cuaca ekstrem 103 kali, tanah longsor 58 kali. Ini belum terhitung bencana-bencana yang mana pemerintah daerah atasi sendiri seperti banjir kecil ataupun longsor di tingkat desa, RT atau RW,” tutur Kepala BNPB Suharyanto.
Lebih lanjut dijelaskan, BNPB telah mengeluarkan surat edaran kepada BPBD se-Indonesia dalam rangka peringatan dini dan langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir dan tanah longsor khususnya pada periode Ramadhan dan Libur Idul Fitri 2025.
“Edaran ini didasarkan pada informasi prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG,” imbuhnya.
Dilain pihak Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menambahkan prediksi curah hujan Bulan Maret – Mei 2025. Pada Bulan Maret 2025, curah hujan umumnya diprediksi berada pada kategori menengah hingga tinggi.
“Curah hujan tinggi hingga sangat tinggi berpotensi terjadi di pesisir Barat Sumatera, Sumatera Bagian Selatan, sebagian besar Jawa-Bali-NTB-NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tengah dan Papua bagian selatan,” paparnya.
Dia mengingatkan Kepada seluruh stakeholders agar terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG.
“Melalui berbagai Kanal terutama melalui Mobile Phone Aplikasi Info BMKG, laman website BMKG, sosial media Info BMKG, Youtube dan Call Center 196,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti saat memaparkan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-1 Maret 2025 menyampaikan pada periode 2019-2024 menunjukan bahwa selalu terjadi inflasi di bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
Amalia menjelaskan, pada 1 Maret 2025, terdapat 33 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 4 provinsi yang mengalami penurunan IPH dan 1 provinsi stabil dibandingkan bulan sebelumnya.
“Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 33 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan daging ayam ras. Sedangkan, secara nasional, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH pada M1 Maret 2025 lebih banyak dibandingkan kabupaten/ kota yang mengalami penurunan IPH,” imbuhnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru usai mengikuti Rakor ini kembali mengingatkan Kabupaten/kota untuk memaksimalkan upaya mitigasi dan kewaspadaan terkait dengan prediksi cuaca ekstrem sebagaimana disampaikan oleh BMKG.
“BPBD di daerah harus merespon dengan segera guna meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem sebagaimana peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Hal ini penting untuk mengurangi potensi dampak buruk cuaca ekstrem dan memastikan kesiapsiagaan masyarakat,” ucap Herman Deru.
Sedangkan ketika disinggung soal pengendalian inflasi, Herman Deru mengungkapkan Pemprov Sumsel bersama Forkopimda serta Kabupaten/ kota sejak jauh hari sudah melakukan langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi.
“Pasar murah rutin digelar tujuannya tidak lain untuk menekan inflasi. Distribusi pasokan dari pusat-pusat produksi juga kita pastikan tetap lancar,” tandasnya.
Turut mendampingi Gubernur Herman Deru pada Rakor kali ini Asisten II Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemprov Sumsel Basyaruddin Akhmad, Kalaksa BPBD Sumsel Iqbal Alisyahbana, Kepala Biro Perekonomian Setda Prov.Sumsel, Henky Putrawan dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (ril)
