Rembuk Tingkat Kabupaten Empat Lawang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting

Sekda Empat Lawang Hj Hepy Safriani saat acara stunting di Kabupaten Empat Lawang.

WARTAMUSI.COM, Empatlawang – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melakukan acara Rembuk Stunting yang dihadiri oleh Sekda Empat Lawang Hj Hepi Safriani juga perwakilan dari provinsi, Forkopimda, OPD, Camat, Kepala Puskes serta yang lainnya.

Sekda Empat Lawang Hj Hepy Safriani mengatakan, untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Empat Lawang, perlu adanya keseriusan dan dorongan dari setiap pimpinan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. karena hal itu merupakan tugas dan tangung jawab terutama bagi para kepala Puskesmas dan Kades di seluruh wilayah Kabupaten Empat Lawang ini agar kiranya berupaya memberikan pemahaman dan program-program kepada masyarakat.

“Pemerintah harus mengupayakan penurunan kasus Stunting di kabupaten Empat Lawang terutama kasus Stunting pada anak balita. Tim Percepatan Penurunan Stunting di seluruh wilayah kerja kabupaten Empat Lawang harus mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian khusus,” ucapnya, Senin (10/6/2024).

Pada kesempatan yang sama, bunda Hepy juga mengingatkan keseluruh jajaran nya berkolaborasi untuk melaksanakan program-program penanganan Stunting yang telah di rancang, jangan sampai hanya cuma program saja selain anggaran juga harus ada tindakan.

“Program itu harus jalan sampai ke bawah, selain ada sosialisasi juga harus di wujudkan dengan pemenuhan sumber makanan–makanan sehat terutama bagi kasus stunting dengan keluarga sosial ekonomi rendah,” pungkasnya.

Ditambahkannya, harus kemudian dilakukan penandatanganan komitmen Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

Untuk diketahui acara rembuk stunting tingkat Kabupaten Empat Lawang ini dihadiri dan di isi oleh para nara sumber dari provinsi Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (PSD).

Acara rembuk stunting ini juga dilanjutkan penandatangan bersama oleh Ibu Sekda Empat Lawang Hj. Hepi Safriani, Forkompinda, Kepala OPD dan perwakilan sektor non pemerintah. (*)