Targetkan Kenaikan Produksi Gabah 25%, Gubernur Sumsel Minta BPKP Awasi Program Cetak Sawah

Pelantikan Supriyadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan

WARTAMUSI.COM, Palembang – Pelantikan Supriyadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bukan hanya pergantian pejabat, melainkan awal dari penguatan sinergi antara pengawasan pusat dan daerah dalam mengawal pembangunan Sumsel.

Demikian ditegaskan Gubernur H. Herman Deru saat mengukuhkan Supriyadi di Griya Agung, Selasa (24/6/2025).

Gubernur Herman Deru mengungkapkan sejumlah agenda strategis yang menurutnya memerlukan peran aktif BPKP, antara lain pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan peningkatan produksi pertanian. “Sumsel punya potensi besar. Kalau tidak diawasi dan diarahkan dengan benar, peluang bisa menjadi beban,” katanya.

Ia menargetkan kenaikan produksi gabah hingga 25 persen tahun ini, dan meminta BPKP melakukan pengawasan ketat atas program cetak sawah dan optimalisasi lahan. Selain itu, pembangunan pelabuhan juga jadi prioritas karena keterbatasan pelabuhan lama yang tidak lagi mencukupi.

Lebih lanjut, Gubernur Deru menekankan pentingnya literasi keuangan bagi para kepala desa. Ia menyayangkan banyaknya kasus hukum yang menjerat kades akibat kesalahan administratif.

“Kami berharap BPKP ikut memberikan asistensi terhadap keuangan desa. Tidak cukup hanya pengawasan, tetapi juga edukasi dan pendampingan,” ujarnya. Ia pun tengah menyiapkan program peningkatan kapasitas kades melalui ‘upgrading’ dan peluncuran Kopdes (Koperasi Desa).

Deputi BPKP RI Dr. Setya Nugraha menegaskan bahwa pengukuhan ini menandai komitmen memperkuat tata kelola daerah yang baik. Menurutnya, tiga fokus pengawasan saat ini adalah pengawasan pada area berisiko tinggi, peningkatan efektivitas pembangunan, dan dukungan terhadap program prioritas nasional.

“BPKP harus jadi mitra strategis dalam memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa BPKP juga mendorong belanja strategis pada sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Termasuk mendukung PAD daerah agar semakin optimal dan akuntabel.

Momentum pengukuhan ini juga memperkuat kolaborasi antara BPKP dengan seluruh unsur pemerintahan di Sumatera Selatan, dari legislatif, yudikatif, hingga eksekutif.

Untuk diketahui Supriyadi sebelumnya menjabat Kepala BPKP Aceh dipercaya menggantikan Sofyan Antonius. Pengukuhan ini didasarkan pada SK Kepala BPKP No. KP.01.03/KEP-232/K/SU/2025, tanggal 5 Juni 2025.

Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur H. Cik Ujang, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, Forkopimda, para kepala OPD, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumsel. (Ril)